Ketegasan DKI dalam memberikan sanksi pada pelanggar protokol kesehatan masih kurang

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) fase 1 hingga dua pekan ke depan. Pakar epidemiologi memberi catatan, perpanjangan PSBB transisi kembali ini harus dibarengi oleh sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan, apabila tidak maka PSBB transisi ini dianggap sia-sia.

Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia, dr Syahrizal Syarif sejak awal sudah memperkirakan Pemprov DKI Jakarta akan tetap memperpanjang masa PSBB transisi fase 1, walau angka penularan masih tinggi. Opsi ini, menurut dia, dipilih karena lebih masuk akal dibandingkan dengan melakukan emergency brake   atau ‘rem darurat’, kembali ke PSBB awal dengan segala pembatasannya.

Menurut dia, salah satu kunci agar perpanjangan PSBB transisi fase 1 ini tidak percuma, Pemprov DKI harus sudah mulai tegas dan berani memberi sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. “Sekarang kuncinya tinggal pemberian sanksi tegas bagi pelanggar, tidak lagi hanya dinasehati, ” kata Syahrizal, Jumat (17/7).

Ia menilai ketegasan Pemprov DKI ke para pelanggar protokol kesehatan ini masih kurang. Sehingga, masih banyak warga yang tetap abai dan santai beraktivitas ke luar rumah tanpa masker, sama sekali tanpa mencuci tangan dan tanpa menjaga jarak aman.  

Padahal, kata dia, kunci keselamatan dari penularan Covid-19 di tempat umum saat terkait adalah tiga hal itu, dimana sudah ada penelitiannya dan hasil ilmiahnya.

Syahrizal menekankan PSBB transisi \ harus jadi momen kedisiplinan berbareng bukan hanya bagi Pemprov DKI, tapi juga masyarakat Jakarta. Dikarenakan di tengah Pemprov DKI bergerak melakukan active case finding via kontak tracing, seharusnya warga jua mensupport menjalankan protokol kesehatan. Hingga apabila ada ditemukan kasus serius satu wilayah, area tersebut disyaratkan melakukan isolasi dengan lokal lockdown secara ketat.

“Saya mengusulkan kalau nyata claster pemukiman di Jakarta, sedia baiknya satu RW di cluster ini di isolasi ketat terlebih dahulu. Dijaga jangan sampai warga disana beraktivitas keluar dan berinteraksi dgn RW di tempat lain, micron imbuhnya.

Tanpa ada ketegasan sanksi matan de pemberlakuan lokal lockdown sementara, ia menilai, akan sulit mencegah angka penularan walaupun telah dilakukan tes PCR jauh lebih banyak, dari yg disyaratkan WHO. “Karena saya ngak percaya tingkat kesadaran kesehatan warga kita tinggi. Nah sekarang solusinya kalau angkanya terus naik, yall niggas perketat sanksi protokol kesehatannya, alone tegas dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan perpanjangan PSBB transisi fase 1 yang diambil itu berdasarkan pada berbagai masukan, knowledge, dan analisis lintas sektor. Pertama Anies berdasarkan data jumlah tes yang dilakukan Pemprov DKI selalu meningkat mengikuti standar WHO tes ke 10. 000 orang di setiap 1 juta orang, in a pekan.

Saat ini, kata Anies, Jakarta sudah mampu melakukan tes sebesar 3, 6 kali lipat di rekomendasi WHO. “Seminggu terakhir adalah 3. 610 prang yang dites per sejuta penduduk, ” ucap Anies dalam keterangan pers strong, Kamis (16/7) malam.

Kedua, angka positivity rate dalam 5 minggu kebelakang beeada di baeah angka top notch persen sesuai yang disyaratkan TO WHOM. Walaupun pada minggu ke-6 / seminggu terakhir, positivity rate pada Jakarta meningkat 5, 9 persen. Kondisi ini menurut Gubernur Anies harus diwaspadai, meski angka many, 9 persen masih di bawah rata-rata tren nasional.

Namun demikian, yang seminggu terakhir terjadi kenaikan Truck bed Occupancy Rate (BOR) di RS Rujukan Covid-19 di Jakarta, di 34 persen menjadi 45 persen. Sedangkan Bed Occupancy Rate utk ICU mengalami penurunan dari 23 persen persen menjadi 25 persen terisi dalam seminggu terakhir.  

“Artinya, jumlah pasien dengan gejala berat alhamdulillah menurun, namun terjadi peningkatan jumlah pasien dengan gejala ringan dan sedang, ” terangnya.