Cirebon menambah Rp 14 miliar buat penanganan Covid-19.

REPUBLIKA. CO. ID,   CIREBON — Pemkot Cirebon masih fokus pada penanganan dan pencegahan Covid-19 dalam penyusunan APBD Perubahan 2020. Sejumlah peruntukan anggaran kegiatan di setiap Dasar Kerja Perangkat Daerah (SKPD) biar dipangkas.  

Bagian refocusing dan realokasi anggaran di dalam APBD Perubahan 2020 Kota Cirebon itu dimaksudkan untuk antisipasi lonjakan angka kasus positif Covid-19. Urusan itu diprediksi bakal terus berlaku hingga akhir 2020.

Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis, mengatakan, selain menyelenggarakan penanganan dan pencegahan terhadap penularan Covid-19, Pemkot Cirebon juga pokok pada penanganan dampak Covid-19 dalam sektor ekonomi.

“Sebagian anggaran akan ana alokasikan untuk membantu masyarakat dengan terdampak pandemi secara ekonomi, ” ujar Azis menghadiri Rapat Lengkap DPRD Kota Cirebon dengan jadwal pembahasan APBD Perubahan 2020, Selasa (22/9).

Azis mengungkapkan, untuk kegiatan dengan sudah berjalan di tiap SKPD, masih diperbolehkan untuk dilaksanakan dan dibiayai APBD-P Pemkot Cirebon.

“Sementara tersebut ada penambahan Rp 14 miliar untuk penanganan dan pencegahan Covid-19, ” terang Azis.

Sejumlah anggota dewan pun memberikan tanggapan atas pemaparan Wali Kota Cirebon terkait APBD-P 2020. Salah satunya, M Fahrozi, yang mengusulkan agar penyertaan pangkal untuk Perumda Kota Cirebon ditangguhkan.

“Pada situasi mendesak seperti sekarang itu, kiranya alokasi penyertaan modal supaya ditangguhkan dan dialokasikan untuk pengerjaan Covid-19, ” ucap Fahrozi.

Menanggapi kejadian tersebut, Azis mengatakan bahwa dasar penyertaan modal untuk sejumlah Perumda milik Pemda Kota Cirebon adalah rencana untuk APBD 2021. Karena itu, tidak menganggu alokasi taksiran pada APBD Perubahan 2020.

“Kami memilih ketat kegiatan apa saja yang dialihkan untuk pencegahan Covid-19, ” kata Azis.

Adapun rencana perubahan APBD 2020 Kota Cirebon dari sisi pendapatan yang semula dipatok Rp 1, 77 triliun, diturunkan sebesar 4, 56 persen atau menjelma Rp 1, 69 triliun. Bayaran daerah secara umum yang awalnya dialokasikan Rp 1, 81 triliun, diturunkan 6, 83 persen ataupun menjadi Rp 1, 68 triliun.