Menteri KP Baru, Wahyu Trenggono mengaku cinta keberlanjutan lingkungan

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA —  Presiden Joko Widodo berpesan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono supaya regulasi terkait pengelolaan ekspor benih lobster dapat dievaluasi guna membenarkan kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional.

“Soal benur (benih lobster) akan kita evaluasi karena saya cinta keberlanjutan lingkungan, ” kata Sakti Wahyu Trenggono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/12).

Menurut mantan Wakil Menteri Pertahanan itu, ada beberapa pesan daripada Presiden yang perlu dievaluasi, lupa satunya adalah terkait ekspor baka lobster.   Trenggono berpendapat bahwa bila akibat ekspor benih lobster akan merusak dunia maka generasi mendatang bakal tidak memperoleh manfaat.

Ia menyatakan telah melepas lembaga Komisaris Utama PT Agro Pabrik Nasional (Agrinas) yang mendapatkan persetujuan ekspor benih lobster.   Terkait jabatan tersebut, Trenggono menyebutkan bahwa jabatan itu ex-officio karena terkait dengan jabatannya jadi Wamenhan.

PT Agro Pabrik Nasional (PT Agrinas) adalah kongsi yang dibentuk oleh Yayasan Ketenteraman Pendidikan dan Perumahan, dalam pembinaan Kementerian Pertahanan RI untuk melayani peran strategis mewujudkan ketahanan bertabur, ketahanan energi, dan ketahanan air lewat usaha di bidang penerapan tanaman pangan, produksi perikanan, bioenergi, konservasi, distribusi pangan dan teknologi produksi pangan.   Untuk itu, ujar dia, yang bakal menggantikan posisi komisaris tersebut adalah Wamenhan selanjutnya.

Pada tempat terpisah, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Aku Suhufan merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan baru, Sakti Wahyu Trenggono, untuk segera melakukan evaluasi terkait regulasi lobster yang dikeluarkan KKP.

“Sebaiknya lakukan pertimbangan cepat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/2020, ” kata pendahuluan Moh Abdi Suhufan.

Taat Abdi Suhufan, evaluasi itu istimewa agar tabulasi masalah terkait tata lobster di Tanah Air menjadi jelas sehingga pengambilan keputusan akhir juga bisa obyektif.   Ia berpendapat bahwa masa hasilnya ternyata menunjukkan mudarat yang lebih besar, maka ekspor benih lobster wajib dihentikan dan fokus kepada kegiatan budidaya dalam kampung.

Sebagaimana diwartakan, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menyatakan ekspor benih lobster memiliki permasalahan dari segi desa hingga ke hilir.   Menurut Tama, sejumlah permasalahan hulu seperti dalam perizinan kurun lain terkait kuota dan berdasarkan informasi dari pelaku usaha dengan datang ke ICW, ada kongsi yang memenuhi persyaratan tetapi tak mendapatkan izin ekspor.

Dari segi hilir, katanya, antara asing adanya penentuan satu perusahaan barang saja yang memonopoli upaya-upaya buat melakukan ekspor benih lobster.

sumber: Antara