UU Cipta Kerja menunjukkan negeri serahkan kelolaan pangan ke korporasi

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Undang-undang Cipta Kerja dikhawatirkan dapat mendorong terjadinya konversi lahan secara besar-besaran. Hal itu mengingat banyaknya kasus konflik pertanian yang terjadi di lokasi Order Strategis Nasional berada, seperti pembangunan jalan tol, bandar udara, & proyek-proyek lainnya.

Perkara 122 UU Cipta Kerja dengan mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Bagian 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B), diubah menjadi: “Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Order Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada bagian (1) dapat dialihfungsikan, dan dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ”

Menurut Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), pasal ini akan mendorong terjadinya konversi lahan pertanian, mengingat sebelum adanya UU ini sudah penuh regulasi yang mengizinkan untuk mencanai kawasan pertanian produktif atas tanda proyek infrastruktur dan kepentingan ijmal.

“UU ini banyak mengizinkan soal ketelanjuran, bukan hanya kawasan pangan ditabrak, tapi juga kawasan perkebunan di dalam kawasan hutan. Ini alih-alih ditertibkan justru diberikan ruang untuk pemutihan, ” kata Manajer Kampanye Bertabur, Air, dan Ekosistem Esensial -Eksekutif Nasional Walhi, Wahyu Perdana di Republika. co. id , Senin (12/10).

Menurut Wahyu, tersedia dua hal yang hilang masa semua hal ditabrak demi order infrastruktur, yaitu hak masyarakat & lingkungan. Berdasarkan catatan Walhi, telah terjadi banyak pergusuran lahan pertanian produktif untuk infrastruktur.

Bahkan hal itu diakui sendiri oleh Presiden Jokowi yang beberapa bulan lalu mengucapkan bahwa banyak bandara yang mengusur lahan pertanian produktif dan berpengaruh pada krisis pangan. “Sudah gitu bandaranya tidak laku, karena tempat nama kebutuhan infrastruktur nyatanya lalu masyarakat tidak berangkat dari kebutuhan itu, ” tambah Wahyu.

Dalam situasi pangan, UU ini menunjukkan kalau negara justru memilih menyerahkan pengelolaan pangan terhadap korporasi. Ia menyebutkan ada beberapa proyek pembukaan food estate yang diserahkan kepada korporasi, salah satunya di Kalimantan Pusat.

Patuh catatan Walhi, proyek food estate yang tidak diserahkan ke petani malah gagal dan berujung kepada pengadaan bahan pangan melalui impor. Ketika impor terjadi, petani menjadi dua kali dirugikan yakni lantaran segi harga juga lahan pertanian yang tersisa akan rusak.

“Apakah lalu hilangnya banyaknya lahan pertanian memiliki ancaman terhadap impornya makin tinggi, iya, tapi kan pertanyaannya apakah negara menjadikan itu pertimbangan istimewa atau hanya sebagai angka statistik, ” kata Wahyu.

Hal ini yang menyebabkan bukan hanya buruh atau aktivis lingkungan yang menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja, tetapi petani juga. Menurut Serikat Petani Nusantara (SPI), tidak hanya mengancam reforma agraria di Indonesia, UU Membikin Kerja juga memuat pasal-pasal dengan mengancam tegaknya kedaulatan pangan di Indonesia.

UU Cipta Kerja memasukkan zona pertanian sebagai salah satu sektor yang hendak diubah dan mengalami penyederhanaan perizinan. “Pasal-pasal yang hendak dihapuskan di dalam UU Membuat Kerja justru bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan pangan dan menyulitkan kedaulatan pangan diwujudkan di Indonesia, ” ujar Ketua Umum SPI Henry Saragih.

Pengubahan pasal dalam UU PLP2B yakni pada pasal 44 ayat (2), dimana frasa ‘Proyek Penting Nasional’ dinilainya akan menjadi ancaman tersendiri bagi ketersediaan lahan pertanian di Indonesia, mengingat banyaknya konflik agraria akibat proyek-proyek infrastruktur.

Dari pasal-pasal yang diubah dalam UU Membikin Kerja, SPI melihat implikasi hal  tersebut terhadap rusaknya fondasi kedaulatan pangan di Nusantara. Ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang sebelumnya memproteksi produk petani dalam negeri, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Bagian 19 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pemberdayaan Petani, mengalami mutasi, penambahan pasal, bahkan penghapusan frasa.

“Hal ini menunjukkan UU Cipta Kegiatan jelas tidak memiliki keberpihakan terhadap para petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan, karena justru menguliti perlindungan-perlindungan yang selama itu menjamin hak petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan, ”  tutur  Henry.

Ia juga menyoroti Pencetus 31 UU Cipta Kerja yang mengubah dan menghapus beberapa pencetus dalam UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB). UU SBPB tunggal merupakan UU yang baru sekadar disahkan pada rapat paripurna  September 2019 lalu.

Pasal 111 dalam UU SBPB dihapus membuktikan bahwa UU Cipta Kerja mengabulkan adanya konversi lahan hak ulayat. Pasal ini sebelumnya mengatur ketentuan tentang sanksi bagi Pelaku Daya yang menggunakan lahan hak ulayat yang tidak  mengabulkan musyawarah dengan masyarakat hukum kebiasaan pemegang hak ulayat  untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana  dengan pidana penjara memutar lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5. 000. 000. 000, – (lima miliar rupiah).

UU Cipta Kerja lantas mengganti sanksi tersebut secara sanksi yang lebih longgar, yang dicantumkan dalam pasal 22, berupa sanksi administratif seperti: a. penghentian sementara kegiatan; b. pengenaan kompensasi administratif; c. paksaan Pemerintah; d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau e. pencabutan perizinan berusaha.

Konflik lahan tentunya berimplikasi kepada produksi pangan yang berujung pada pengizinan impor yang berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dalam UU Pangan diubah. UU Cipta Kerja menghapuskan frasa ‘mengutamakan produksi pangan dalam negeri buat pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan’.

SPI mendesak kepada pemerintah untuk tetap fokus melanjutkan program  maupun kebijakan strategis yang berhasil menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan umum dan dunia usaha. Program strategis  yang dimaksud adalah Reforma Agraria dan kebijakan pertanian untuk  tegaknya Kedaulatan Pangan, yang sesuai dengan konstitusi dan Nawacita,   serta telah terbukti memberikan faedah dan sebesar-besarnya  kemakmuran bagi rakyat Indonesia.