Pemerintah harus memperhatikan berbagai alasan guru yang menegah vaksinasi.

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Federasi Serikat Pengasuh Indonesia (FSGI) mendorong negeri untuk melakukan sosialisasi murni soal vaksinasi Covid-19 pada guru. Sebab, masih tersedia guru yang menolak divaksinasi.

FSG melaksanakan survei tentang “Persepsi Tutor Atas Program Vaksinasi” ini diikuti oleh 2. 406 guru dari 26 daerah di Indonesia. Hasil inspeksi menunjukkan bahwa 91, 73 persen guru bersedia divaksinasi dan 8, 27 komisi guru menolak.

Meski angka tutor yang bersedia divaksinasi bertambah tinggi, FSGI menilai tutor yang tidak bersedia divaksinasi harus dilakukan pendekatan istimewa. “FSGI mendorong Kemendikbud dinas-dinas pendidikan dan kesehatan buat melakukan sosialisasi lebih murni, khususnya untuk guru tinggi SMA/SMK dan yang berumur di bawah 50 tahun agar mendukung program vaksinasi, ” kata Sekjen FSGI Heru Purnomo, Rabu (17/3).  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beserta dinas-dinas kesehatan di kawasan harus memperhatikan alasan-alasan instruktur menolak vaksinasi. Jika ditelusuri berdasarkan asal wilayah ditemukan bahwa guru-guru yang berawal dari luar Jawa lebih banyak yang menolak buat divaksinasi, yaitu sebanyak 24, 35 persen, sedangkan guru-guru yang berasal dari Jawa yang hanya 4, 84 persen.

Ia mengatakan alasan kiai tidak bersedia divaksinasi sebab khawatir dengan efek samping vaksinasi Covid-19, yaitu sebesar 63, 32 persen. Sementara itu sebanyak 41, 71 persen uguru tidak menyetujui divaksin karena ragu dengan kualitas produk vaksin.  

Dalil lainnya, memiliki penyakit buah (komorbid) sebanyak 25, 13 persen dan karena pemberitaan negatif tentang vaksinasi dalam media sosial sebanyak 22, 11 persen. Ada serupa yang menyatakan karena masih ada kemungkinan tertular Covid-19 sebanyak 12, 06 komisi.  

FSGI juga mendorong biar materi sosialisasi ditekankan dalam kualitas vaksin dan efek sampingnya, serta jaminan keberhasilan vaksin. Sebab, guru-guru yang menolak banyak disebabkan sebab tidak yakin dengan kekuatan vaksin menangkal Covid-19.  

“FSGI mendorong pemerintah pusat dan daerah tidak menjadikan program Vaksinasi   dasar buat membuka sekolah, sebelum memastikan tersedianya prokes di sekolah, dan adanya jaminan bahwa ada SOP Protokol Kesehatan dapat dijalankan oleh seluruh warga sekolah, ” prawacana Heru.