Inggris dianggap membiarkan Benny Wenda menyebarkan disinformasi tentang Papua.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia telah memanggil dan memberikan protes keras kepada Duta Luhur (Dubes) Inggris, Owen Jenkins, tempat pembiaran tindakan Benny Wenda yang menyebarkan disinformasi soal Papua. Penolakan keras itu disampaikan oleh Eksekutif Jenderal Amerika dan Eropa Kemlu, Dubes Ngurah Swajaya, atas petunjuk Menteri Luar Negeri Republik Nusantara, pada 4 Desember 2020 cerai-berai.

“Kepada Dubes Jenkins disampaikan protes keras atas pembiaran bagi Benny Wenda untuk menyebarkan disinformasi, fitnah dan menghasut beserta mendalangi berbagai aksi kriminal & pembunuhan di Papua, ” ujar juru bicara Kementerian Luar Daerah (Kemlu) Indonesia, Teuku Faizasyah, menggunakan keterangannya, Sabtu (5/12).

Jenkins berjanji akan menyampaikan penentangan keras tersebut dan menegaskan letak pemerintah Inggris atas kedaulatan & keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Dubes Inggris menjanjikan akan menyampaikan protes keras Indonesia tersebut. Dubes Jenkins juga menetapkan posisi Pemerintah Inggris atas kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, ” kata dia.

Kemarin, Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, membuktikan siap melakukan pertemuan dengan Kepala Joko Widodo. Menurut pria dengan mengklaim diri sebagai presiden tatkala Papua Barat itu, harus ada pembicaraan antarpresiden terkait keberlangsungan Papua Barat.

“Saya siap untuk duduk bersama Presiden Widodo, ” ujar Benny dalam fakta tertulis yang dikutip dari kedudukan resmi ULMWP, Jumat (4/12).

Benny menyatakan, pertemuan dikerjakan sebagai bentuk pembicaraan antarnegara. Dia ingin semua pihak menyetujui cara untuk mengakhiri konflik yang semasa ini terjadi di Tanah Sepah raja. Proses itu, yakni melalui meianisme mediasi internasional.

Selain itu, dia menyampaikan, masyarakat Papua Barat juga harus memutuskan agar tak ada lagi konflik pada Papua. Menurutnya, referendum kemerdekaan Papua harus kembali dibahas dan bukan lagi waktu untuk melakukan berdiam militer dan pembunuhan di Papua.

“Komisaris Tinggi PBB harus diizinkan masuk, sesuai dengan seruan dari 82 negara. Pemimpin harus mengakhiri darurat militer dalam Papua Barat dan duduk untuk berbicara, ” jelas dia.

Pendeklarasian pemerintah sementara Papua Barat oleh Benny dilakukan pada Selasa (1/12). Benny menyatakan negeri sementara Papua Barat telah diciptakan dan siap untuk mengambil mendaulat wilayahnya. Dia juga menyatakan tak akan lagi tunduk kepada aturan-aturan dari Jakarta atau pemerintah Nusantara.

Dia juga menyatakan menolak perpanjangan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. “Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami, ” ungkap Benny dalam keterangan resminya.

Pendeklarasian pembentukan negeri sementara Papua Barat itu serupa langsung mendapat respons dari pihak Manajemen Markas Pusat Komnas Prajurit Pembebasan Nasional Papua Barat Sistem Papua Merdeka (TPNPB OPM). Itu menyatakan tidak mengakui klaim Benny tersebut dan melakukan mosi tak percaya.

“TPNPB tak akui klaim Benny Wenda, sebab Benny Wenda lakukan deklarasi dan umumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak mempunyai legitimasi kebanyakan rakyat Bangsa Papua, dan pula di luar dari wilayah asas revolusi, ” ungkap Juru Cakap TPNPB OPM, Sebby Sambom, pada Republika, Rabu (2/12).

Sebby juga mengatakan, klaim Benny sebagai presiden sementara Papua Barat merupakan bentuk kegagalan ULMWP serta Benny sendiri. TPNPB OPM tidak bisa mengakui klain Benny karena dia warga negara Inggris. Menurut Sebby, warga negara asing tak bisa menjadi presiden Papua Barat.

“Menurut hukum universal Benny Wenda telah deklarasikan dan mengumumkan negara dan klaimnya dalam negara asing, yaitu di negara Kerajaan Inggris, itu sangat tak benar dan tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia, ” terang dia.

Berasaskan semua itu, maka TPNPB OPM menyatakan menolak klaim Benny. Pihaknya menyatakan, Benny tidak akan menguntungkan keinginan masyarakat Papua untuk merdeka penuh. Sebby juga menyatakan, TPNPB OPM mengumumkan mosi tidak membenarkan kepada Benny karena Benny dinilai merusak persatuan dalam perjuangan keluarga Papua.

“Juga diketahui, Benny Wenda kerja kepentingan kapitalis asing Uni Eropa, Amerika & Australia. Dan hal ini kontradiktif dengan prinsip-prinsip revolusi untuk kemerdekaan bagi bangsa Papua, ” sebutan dia.

Sementara tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menganggap Benny Wenda membuat negara ilusi dengan deklarasi pemerintahan sementara dalam Papua Barat yang dipimpinnya sendiri sebagai presiden.