Dilarang, ulah unjuk rasa yang merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban ijmal

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA–Sejumlah elemen buruh dan mahasiswa berencana menggelar demonstrasi lanjutan tolak Peraturan (UU) Omnibus Law Cipta Kegiatan, pada (20/10) di Istana Negeri, Jakarta Pusat.  

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengimbau kepada segenap masyarakat yang menyampaikan aspirasinya untuk tertib dan tidak melakukan kegemparan atau aksi anarkisme.   “Polri mengimbau kepada semesta masyarakat yang menyampaikan aspirasi untuk tetap tertib, damai dan mematuhi aturan hukum yang berlaku, ” kata Argo dalam keterangannya, Senin (19/10).

Kemudian, ia melanjutkan menyampaikan aspirasi memang diatur di dalam Undang-Undang (UU). Namun, kata Argo, aksi unjuk rasa yang berujung pada perusakan fasilitas umum serta mengganggu ketertiban tidak dibenarkan di payung hukum manapun.   “Tetap waspadai adanya jarak penyusup yang ingin melakukan kekacauan seperti pembakaran fasilitas umum yang akan menghambat kepentingan umum, ” ujar jenderal bintang dua itu.  

Tidak hanya tersebut, Argo juga mengingatkan kepada pendemo untuk tidak mudah termakan fakta palsu atau hoaks. Pasalnya, di hal ini Polri telah menyelenggarakan pengungkapan adanya upaya-upaya provokasi demo penolakan UU Cipta Kerja untuk berakhir rusuh.   “Masyarakat juga harus meningkatkan kecermatan adanya oknum-oknum yang berusaha masuk untuk melakukan provokasi. Sehingga unjuk rasa berakhir kerusuhan, ” sekapur dia.

Sebelumnya diketahui, Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya menyumbat sebagian jalan di kawasan Istana Merdeka, khususnya Jalan Medan Mandiri Barat mulai Senin malam. Hal itu dilakukan sebagai bagian sebab pengamanan aksi yang ditujukan ke Istana Merdeka. “Sudah mulai ditutup sejak pukul 22. 00 WIB malam ini, tetapi jalur busway dan 1 lajur di timah biasa masih bisa dilewati, ” ujar Dirlantas Polda Metro Hebat Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo saat dihubungi, Senin malam.