Ada sekitar 470 area yang berpotensi menjelma desa wisata.

REPUBLIKA. CO. ID, SURABAYA — Komisi B DPRD Jawa Timur menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa Wisata. Juru Bicara Komisi B DPRD Jawa Timur Ufiq Zuroida mengucapkan, Raperda ini sebenarnya sudah dibahas sejak 2017. Namun belum dilanjutkan karena pembahasannya sempat terhenti. Era ini, kata Ufiq, Raperda Daerah Wisata ini kembali dibahas & diharapkan bisa segera diselesaikan.

“Nilai strategisnya, yakni pada visi pembinaan desa wisata semakin dirasa sangat dibutuhkan untuk dibahas kembali, ” ujar Ufiq pada Surabaya, Selasa (13/10).

Ufiq mengatakan, tujuan utama dirancangnya Raperda adalah untuk mendongkrak ekonomi masyarakat, utamanya yang tinggal pada desa-desa yang berpotensi dijadikan destinasi wisata. Ufiq menyatakan, pihaknya mencetak ada sekitar 470 area yang berpotensi menjadi desa wisata. Namun terkendala pengembangannya karena sebagian desa masuk wilayah hutan.

Ufiq yang juga anggota Fraksi PKB itu menilai, menetapkan campur tangan pemerintah Provinsi Jatim untuk mensinergikan hak dan kewenangan sesuai peraturan dan perundangan-undangan. Jadi ratusan arean yang memiliki potensi tersebut, benar-benar bisa dikembangkan menjadi desa wisata.

“Di Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pada pasal 16 yang memberi kewenangan kepada negeri provinsi terlibat dalam perizinan wisata, yang tertuang dalam Perda, ” ujarnya.

Selain itu, lanjut Ufiq, dalam Peraturan 23 Tahun 2014 tentang Negeri Daerah merinci pembagian tugas kurun pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. Ufiq mengatakan, usaha daerah wisata merupakan unit khas daerah usaha kecil dan mikro. Jadi kewenangan Pemprov terinput dalam bagian UMKM, yakni bidang usaha mungil mikro yang didata melalui kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan kordinasi pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi Mustofa mengatakan, regulasi itu dibuat untuk memberi perlindungan, pengembangan, serta pembinaan pengelolaan desa wisata di Jatim. Aliyadi meyakini, kalau Perda ini disahkan, Pemerintah Daerah Jatim bisa memberikan intervensi, termasuk membantu pendanaan.

“Ini tugas Pemprov Jatim yang kudu bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, ” kata Aliyadi.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengklaim, desa wisata menjadi satu diantara sektor yang dipersiapkan matang di dalam menyambut penerapan tatanan kenormalan baru atau new normal. Desa wisata diharapkan menjadi pengungkit ekonomi berbasis masyarakat dan kearifan lokal, sedang dipersiapkan untuk kembali buka, sesudah ditutup akibat wabah Covid-19.