Taufik Basari berhaap pemerintah tetap mengedepankan kehati-hatian & humanis.

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyoroti soal penetapan Prajurit Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TNPPB-OPM) sebagai   organisasi teroris. Dia menilai keputusan tersebut mempunyai konsekuensi hukum dan politik terkait penanganan permasalahan percekcokan di Papua.

“Ada konsekuensi hukum serta politik terhadap masing-masing penerapan istilah yang diberikan, ” kata Taufik saat dikonfirmasi, Sabtu (1/5).

Soal istilah teroris, ia memahami keputusan tersebut diambil pemerintah karena sering kali TNPPB-OPM melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil sehingga menimbulkan teror dan ketakutan. Daripada sisi politik, politikus Golongan NasDem itu menyadari kesimpulan pemerintah memberikan redefinisi terhadap gerakan separatis di Papua didasarkan kepada strategi pengerjaan gerakan bersenjata TNPB-OPM tersebut sekaligus sebagai bahan taktik karena gerakan separatis di Papua mendapatkan perhatian dunia internasional.  

Namun, pria yang akrab disapa Tobas itu menjelaskan alternatif penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada TNPPB-OPM bertujuan mendomestikasi penanganan hukum terhadap gerakan bersenjata ini.   Tobas menyebut dengan pengucapan KKB maka gerakan ini dipandang sebagai gerakan kriminal.  

Dengan demikian, penindakan berbentuk penegakan hukum terhadap para pelaku kriminal dilakukan sebab aparat penegak hukum, yakni kepolisian. Penanganannya pun harus berpedoman kepada hukum jadwal pidana.   Sementara itu, secara pararel dialog langgeng bisa dilakukan dengan para-para tokoh Papua untuk mereka keluar bagi Papua yang damai dan membangun anak buah Papua yang maju serta sejahtera.  

Status sebagai KKB juga berarti TNPPB-OPM tidak pemberontak. Menurutnya, jika disebut sebagai pemberontak maka pada level tertentu gerakan bersenjata ini dapat melakukan siasat untuk memperoleh status subyek hukum internasional.  

Gerakan separatis yang awalnya sebagai perlawanan ( insurgent ) dapat menjadi belligerent (negara yang berperang) dengan bisa diakui sebagai subyek hukum internasional apabila kegiatan tersebut makin terorganisir, menggembung, dan mampu menguasai semacam wilayah. Di sisi lain, penumpasan gerakan pemberontakan bersenjata dihadapi secara militer.  

Pengerjaan militeristik ini dapat melokalisir konflik menjadi ‘kombatan melayani kombatan’ dan memisahkan kelompok sipil dari konflik bersenjata yang terjadi. Penyebutan pemberontak dalam beberapa hal bisa memudahkan proses dialog maupun penyelesaian melalui perundingan tetapi berisiko juga untuk memperbesar dukungan baik dari di dalam negeri maupun luar negeri kepada para pemberontak.

“Saya tahu penyebutan pemberontak ini dihindari oleh pemerintah, karena pemerintah khawatir akan menghadapi kesulitan diplomasi apabila gerakan tersebut sampai diakui sebagai belligerent , meskipun sebenarnya tidak mudah mendapatkan status tersebut. Karena itu, penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam konteks tersebut dapat dikatakan lebih strategis bagi pemerintah, ” kata pendahuluan dia.

Karena itu, ia mengkhawatirkan pelabelan TNPPB-OPM dari jadi kelompok teroris ini malah akan menyulitkan pemisahan kurun kombatan dan  masyarakat sipil dalam penanganannya. Sebab, lantaran sisi hukum, ia mengutarakan, penyebutan gerakan ini sebagai kelompok teroris maka penanganannya adalah penanganan tindak kejahatan terorisme sebagaimana diatur di dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.  

Karena tersebut, ia berharap, pemerintah lestari mengedepankan kehati-hatian dan humanis dalam menghadapi TNPPB-OPM  Ia berharap jangan sampai tersedia stigma rasial yang muncul atau dimunculkan kelompok tertentu terhadap upaya menangani pertentangan ini.

“Saya berharap agar Polisi dan TNI selalu bertindak profesional, berpedoman kepada dasar dan HAM serta berhati-hati dan cermat dalam memakai senjata agar tidak ada korban sipil yang terdampak, ” jelasnya.

“Di sisi lain, pemerintah tetap harus menggunakan pendekatan dialog yang humanis dengan masyarakat Papua karena dialog ini diharapkan bisa memberikan penyelesaian yang bertambah bermartabat dan bersifat masa panjang, ” imbuhnya.