Pada prinsipnya mobilitas masyarakat masih harus dibatasi.

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Pemerintah telah memperpanjang pemberlakuan PPKM mikro di 15 provinsi sejak 23 Maret hingga 5 April 2021. Meskipun penambahan kasus Covid-19 saat ini sudah jadi ditekan melalui pelaksanaan PPKM mikro sebelumnya, namun negeri ingin agar mobilitas klub tetap dibatasi hingga kasus dapat benar-benar dikendalikan.

“Walaupun penambahan kasus sudah jadi ditekan melalui pemberlakuan PPKM mikro tahap sebelumnya, namun pada prinsipnya mobilitas umum masih harus dibatasi sehingga kasus Covid-19 dapat terus ditekan dan dapat dikendalikan dengan baik, ” ujar Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito masa konferensi pers.

Karena itu, ia menekankan pentingnya pemerintah daerah beserta Satgas Covid-19 di wilayah untuk memastikan pelaksanaan PPKM mikro berjalan baik sebati ketentuan yang ada. Resi meminta agar peran posko pengendalian Covid-19 di level desa atau kelurahan sanggup dimaksimalkan untuk melakukan sosialisasi prokes serta penanganan pra terhadap pasien yang terinfeksi.

“Pada prinsipnya, prinsip dan nilai-nilai PPKM mikro adalah pelibatan seluruh unsur klub pada tingkat terkecil yang tentunya diiringi dengan kolaborasi dan koordinasi yang cara, ” ucapnya.